INSIDE POLITIK- Persoalan banjir di Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan dalam forum diskusi yang digelar di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya pada Selasa (28/4/2026). Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari pemerintah pusat, pemerhati lingkungan, hingga perwakilan legislatif.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana turut hadir dan memberikan tanggapan atas berbagai masukan yang disampaikan para narasumber terkait penanganan banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Elrou Koyari, menjelaskan bahwa banjir di Bandar Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk curah hujan tinggi serta perubahan kondisi lingkungan.
“Ketika curah hujan tinggi, potensi banjir memang meningkat. Ditambah lagi dengan perubahan lingkungan yang signifikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, diperlukan perencanaan menyeluruh berbasis daerah aliran sungai (DAS) dari hulu hingga hilir, termasuk kejelasan desain teknis dari pemerintah daerah.
“Kami bisa melakukan normalisasi sungai, tetapi untuk aspek lain seperti perbaikan tanggul yang bukan menjadi aset kami, diperlukan peran pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung, Irfan Tri Musri, menyoroti sejumlah faktor yang dinilai berkontribusi terhadap banjir, seperti sistem drainase yang belum optimal, berkurangnya daya serap tanah, serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH).
Ia mengungkapkan bahwa luas RTH di Bandar Lampung masih jauh dari ideal. Berdasarkan data yang ia sampaikan, persentase RTH berada di bawah standar yang dianjurkan.
“Padahal, idealnya ruang terbuka hijau mencapai sekitar 30 persen dari total wilayah. Ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pengelolaan sampah dan alih fungsi lahan yang dinilai turut memperparah kondisi banjir.
Senada dengan itu, anggota DPR RI Bustami Zainudin menekankan pentingnya evaluasi kebijakan tata ruang dan pengawasan terhadap perizinan pembangunan.
“Kita perlu keberanian untuk mengevaluasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau dan tata ruang kota,” katanya.
Ia juga membandingkan pengelolaan ruang publik di Jakarta yang dinilai lebih terencana dalam pengembangan ruang terbuka hijau.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Eva Dwiana mengakui bahwa persoalan banjir di Bandar Lampung cukup kompleks, salah satunya disebabkan oleh banyaknya bangunan yang berdiri di sekitar aliran sungai.
“Memang kondisi di lapangan tidak mudah. Banyak bangunan yang berada dekat bahkan menutup aliran sungai,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kota terus berupaya melakukan penanganan, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, termasuk kondisi sosial masyarakat dan luasnya wilayah yang harus ditangani.
“Kami terbuka untuk masukan dan akan terus berbenah. Penanganan banjir perlu kerja sama semua pihak,” katanya.
Forum diskusi tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Sejumlah pihak berharap, hasil diskusi dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif, khususnya terkait penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi banjir di masa mendatang.***
