InsidePolitik—Lima kader yang sempat menggugat kepengurusan DPP PDIP akhirnya meminta maaf ke Megawati.
Menanggapi ini, DPP PDIP menyambut baik langkah lima kader PDIP mencabut gugatan.
Lima kader PDIP itu bernama Djupri, Manto, Jairi, Sujoko, dan Suwari.
Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy pun memperingatkan pihak penguasa yang berada dibalik penjebakan kader melayangkan gugatan tersebut agar tidak lagi main-main dengan partai banteng.
“Tentunya kami menyesalkan ya, ada oknum-oknum yang kami lihat di sini adalah perpanjangan dari alat kekuasaan yang coba memanipulasi kader PDI Perjuangan dimana mereka tidak mengerti dan polos,” kata Ronny dalam keterangannya.
Ronny menjelaskan kronologi para kader PDIP tersebut menggugat SK kepengurusan PDIP terjadi setelah mereka disodorkan kertas kosong dan diminta untuk tanda tangan di atas materai.
Ternyata, lanjut Ronny, kertas kosong itu digunakan untuk surat kuasa melayangkan gugatan SK Kemenkumham terkait kepengurusan partai.
“Nah, kami melihat hal seperti ini adalah hal manipulatif yang coba memanfaatkan orang kecil, wong cilik, orang kecil yang tidak mengerti hukum, sehingga mereka diminta atau dijebak untuk menandatangani belangko kosong yang adanya surat kuasa,” ujarnya.
Ronny mengatakan kader PDIP ini sudah mencabut surat kuasa dan mencabut surat gugatan yang ada di PN Jakarta Pusat dan PTUN.
“Tentunya kami melihat bahwa ini adalah langkah yang menjadi tanggung jawab, karena mereka mengetahui bahwa tanda tangan tersebut ternyata dimanipulasi,” sambungnya.
Dengan adanya hal itu, Ronny pun menegaskan pihaknya tak segan melawan pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk mengganggu PDIP.
Sebelumnya SK perpanjangan kepengurusan PDIP yang dikeluarkan Kemenkumham periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat oleh para kader PDIP ke PTUN Jakarta.
Tim advokasi kader PDIP tersebut Victor W Nadapdap mengatakan gugatan itu diajukan lantaran bertentangan dengan AD/ART PDIP.
