InsidePolitik–Seolah tak punya malu, setelah kontroversi pelepasan jilbab anggota Paskibraka, BPIP meminta tambahan anggaran ke DPR.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta tambahan total anggaran sebesar Rp100 miliar ke DPR untuk tahun anggaran 2025 mendatang.
“BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100 miliar,” kata Yudian.
Yudian merinci tambahan anggaran itu akan digunakan membiayai lima program BPIP tahun 2025. Di antaranya pertama digunakan untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebesar Rp30 miliar.
Kemudian program kedua yakni percepatan implementasi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila pada jenjang Perguruan Tinggi, Menengah dan Dasar sebesar Rp7,4 miliar.
Yudian mengatakan program ketiga yang akan dilakukan BPIP yakni menyelenggarakan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila sebesar Rp4 miliar. Kemudian program keempat yakni pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Pancasila bagi pegiat media sosial sebesar Rp29,4 miliar.
“Kemudian program pembinaan program Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila sebesar 29,1 miliar,” kata Yudian.
Sebelumnya BPIP sempat menjadi sorotan usai tak ada satupun remaja putri Paskibraka yang bertugas pada momen peringatan HUT ke-79 RI lalu di IKN yang memakai jilbab. Sebelum dikukuhkan, beberapa di antara mereka disebut-sebut mengenakan jilbab bahkan dalam keseharian.
Persoalan itu segera menjadi perbincangan publik dan menimbulkan pertanyaan soal dugaan pelarangan jilbab di kalangan Paskibraka putri tingkat nasional.
Dugaan ini kian menguat setelah PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut terdapat 18 anggota Paskibraka yang memakai jilbab sejak proses seleksi.
