INSIDE POLITIK— Anggota DPD RI daerah pemilihan Lampung, Almira Nabila Fauzi, melakukan dialog dan serap aspirasi bersama para penyandang disabilitas di Kabupaten Pringsewu. Kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi penyandang disabilitas, khususnya terkait pemenuhan hak aksesibilitas, pelayanan publik, pendidikan, dan kesempatan kerja.
Dialog berlangsung saat kunjungan kerja Almira Nabila Fauzi di SD Alam Pringsewu, Pekon Rejosari, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (20/12/2025). Dalam kegiatan tersebut, Almira hadir didampingi Rektor Institut Bakti Nusantara (IBN) Lampung H. Fauzi, yang juga merupakan ayah kandungnya. Sekitar 25 penyandang disabilitas dari berbagai kecamatan di Pringsewu turut hadir dan terlibat aktif dalam sesi ramah tamah serta diskusi terbuka.
Sejumlah penyandang disabilitas menyampaikan keluhan terkait masih minimnya fasilitas ramah disabilitas di ruang publik dan perkantoran, mulai dari tingkat pekon hingga kabupaten. Sukamto, penyandang disabilitas tuna daksa asal Kecamatan Ambarawa, menuturkan bahwa implementasi kebijakan inklusif di daerah masih belum optimal, meskipun aturan terkait hak disabilitas telah diatur dalam perundang-undangan.
“Kami berharap pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dapat memberikan perhatian yang lebih nyata. Banyak fasilitas umum yang belum aksesibel bagi kami, padahal itu merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang,” ujar Sukamto dalam dialog tersebut.
Selain persoalan aksesibilitas, para penyandang disabilitas juga menyoroti keterbatasan kesempatan kerja dan minimnya program pelatihan keterampilan yang berkelanjutan. Mereka menilai, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri, memiliki penghasilan, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Beberapa peserta dialog menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja di berbagai sektor, termasuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berkembang hingga ke pelosok desa, serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di sisi lain, para penyandang disabilitas juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk memperkuat sinergi dengan organisasi dan komunitas disabilitas. Mereka berharap kelompok disabilitas dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan publik, sehingga program yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Almira Nabila Fauzi menyatakan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan seluruh masukan yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa aspirasi penyandang disabilitas akan menjadi bahan pembahasan dan rekomendasi yang akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta pihak terkait di tingkat pusat.
“Intinya para penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama, maka harus diperhatikan juga,” tegas Almira Nabila Fauzi.***
