INSIDE POLITIK – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menegaskan komitmen mereka menjadikan data sebagai “kompas pembangunan” yang mampu mengarahkan setiap kebijakan menuju kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini diperkuat melalui peluncuran buku statistik dan sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel, Senin (29/9/2025), sekaligus rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional 2025.
Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa data bukan sekadar deretan angka, melainkan arah kebijakan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. “Dengan data kita melangkah, wujudkan Lampung yang sejahtera dan maju. Data bukan hanya milik para ahli, tetapi milik semua orang,” tegasnya dalam pesan yang dibacakan Sekdaprov.
Peluncuran tiga buku statistik menjadi sorotan utama. Buku-buku tersebut berjudul *Cerita di Balik 12 Indikator Statistik*, *Statistik Terpisah: Tren dan Insight Data BPS*, serta *Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung*. Ketiganya dinilai mampu menghadirkan data dengan narasi yang lebih membumi. Tidak hanya memaparkan angka, buku tersebut menyajikan penjelasan mendalam tentang indikator pembangunan, tren perekonomian, hingga wajah kemiskinan yang lebih manusiawi.
“Buku ini bukan sekadar bacaan teknis, tetapi referensi yang relevan bagi para pembuat kebijakan, terutama dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran,” ungkap Marindo Kurniawan.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menambahkan bahwa BPS berkomitmen menghadirkan data yang akurat, mudah dipahami, dan berdampak nyata. Menurutnya, data hanya akan bermakna jika dimanfaatkan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, swasta, hingga masyarakat. “Kami tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga cerita agar data benar-benar bisa dimaknai dan dijadikan dasar kebijakan,” katanya.
Ahmadriswan mencontohkan, pengukuran kemiskinan tidak cukup dinilai dari pembangunan infrastruktur semata, melainkan harus dilihat dari indikator konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya pemerintah daerah merancang kebijakan berbasis data agar program pembangunan tidak sekadar terlihat megah, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Pemerintah jangan hanya membangun yang terlihat, tapi juga yang terukur,” ujarnya dengan nada tegas.
Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada April hingga Juni 2026 akan menjadi agenda besar berikutnya. Sensus ini akan memotret pelaku usaha di luar sektor pertanian, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, untuk menyediakan basis data ekonomi yang menjadi fondasi pembangunan nasional dan daerah. “Partisipasi masyarakat sangat menentukan. Kami hanya mencatat apa yang disampaikan responden, karena itu kualitas data bergantung pada keterbukaan semua pihak,” jelas Ahmadriswan.
Sebagai tanda dimulainya program, Sekdaprov Marindo Kurniawan bersama Kepala BPS melakukan pemukulan gong, disertai penyerahan simbolis tiga buku statistik kepada Pemprov Lampung. Momen ini menandai sinergi nyata antara pemerintah daerah dan BPS dalam memperkuat literasi statistik di masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap, melalui literasi statistik yang lebih kuat, data tidak hanya berhenti sebagai laporan tahunan, tetapi benar-benar menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang strategis dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat disebut menjadi kunci agar data mampu mengarahkan pembangunan Lampung ke arah yang lebih maju, adil, dan sejahtera.***
