INSIDE POLITIK– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh partai politik dalam memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Wilayah VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung yang digelar di Ballroom Hotel Emersia, Minggu (24/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa politik seharusnya menjadi sarana lahirnya keputusan strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Menurutnya, isu-isu mendasar seperti harga bahan pokok, ketersediaan lapangan kerja, hingga akses pendidikan tidak bisa dilepaskan dari regulasi yang lahir dari proses politik. Oleh karena itu, partai politik dituntut tidak hanya berfokus pada perebutan kekuasaan, tetapi juga mengawal lahirnya kebijakan pro-rakyat.
“Lampung tidak akan bisa keluar dari jerat kemiskinan dan pengangguran tanpa kolaborasi. Semua pihak harus bersinergi. Politik yang stabil dan kebijakan yang tepat akan memberi jalan bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Mirza.
Ia memaparkan kondisi Lampung yang masih menghadapi persoalan serius. Berdasarkan data, tingkat pengangguran terbuka di Lampung mencapai 10,67 persen, angka yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Sementara dari sisi pendidikan, hanya 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, dan dari jumlah tersebut, hanya sekitar 21 persen yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi.
Lebih ironis lagi, dari sekitar 30 ribu lulusan sarjana setiap tahun, hanya 3 persen yang memperoleh pekerjaan sesuai bidang pendidikannya. Menurut Gubernur Mirza, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang tidak bisa diatasi hanya dengan program pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk partai politik.
“Pendidikan adalah kunci. Kalau pendidikan tidak murah dan berkualitas, bonus demografi yang kita miliki bisa menjadi bencana. Generasi muda harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan peluang kerja yang memadai,” tambahnya.
Selain pendidikan dan ketenagakerjaan, Gubernur Mirza juga menyoroti persoalan distribusi hasil pertanian. Ia menyayangkan mayoritas gabah hasil panen petani Lampung justru keluar daerah, sehingga masyarakat setempat harus membeli kembali beras dengan harga lebih tinggi. Kebijakan larangan ekspor gabah yang sempat diterapkan, menurutnya, mampu menghidupkan kembali penggilingan padi di desa. Namun ia menegaskan perlunya kebijakan yang konsisten agar petani mendapat manfaat nyata dari hasil panennya.
Pada kesempatan tersebut, Mirza mengajak partai politik, khususnya kader PKS yang hadir, untuk bersama-sama memperjuangkan kebijakan pro-rakyat. Kolaborasi, katanya, adalah kunci untuk menghadirkan solusi nyata atas persoalan yang membelit masyarakat Lampung.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, dalam sambutannya menegaskan bahwa politik harus menjadi jalan perjuangan untuk rakyat. Ia menilai masih banyak potensi besar Lampung, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan, yang belum dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Politik tidak boleh hanya berhenti pada perebutan kekuasaan. Politik adalah alat perjuangan. Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang lahir benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, bukan menambah beban hidup mereka,” tegas Ade.
Ia juga menyoroti persoalan bonus demografi. Menurutnya, tanpa akses pendidikan dan lapangan kerja yang layak, potensi demografi justru dapat berubah menjadi ancaman. Oleh karena itu, ia mendorong adanya komitmen serius untuk membangun generasi muda yang terdidik, sehat, dan berdaya saing.
“Kalau anak-anak kita tidak diberi akses pendidikan dan pekerjaan, bonus demografi akan berubah menjadi beban. Karena itu kita harus hadirkan solusi nyata, bukan sekadar janji politik,” ujarnya.
Ade menambahkan, keadilan bagi petani, nelayan, dan kelompok kecil lainnya harus menjadi prioritas kebijakan. Menurutnya, pembangunan ekonomi di Lampung tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi harus memberi nilai tambah dan manfaat yang merata bagi masyarakat luas.
Acara Musyawarah Wilayah VI PKS ini menjadi ajang penting konsolidasi politik sekaligus momentum untuk menyamakan langkah antara partai politik dan pemerintah daerah. Dengan adanya komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan yang solutif, diharapkan Lampung dapat keluar dari permasalahan klasik seperti pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya kualitas pendidikan.***
