InsidePolitk–Tahun depan, pemerintah akan mengumumkan lelang pembangunan gedung DPR/MPR di IKN.
Namun, sampai sekarang anggaran untuk pembangunannya masih diblokir.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, kuartal I-2025 pihaknya memiliki target melelang pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN. Pembangunannya meliputi fasilitas sarana dan prasana kedua gedung tersebut.
“Lelangnya tahun depan. Iya semua (gedung dan fasilitas DPR) lelang kuartal I,” kata Dody Hanggodo.
Dody menegaskan, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“(Prioritasnya) sekarang itu menyelesaikan (gedung) eksekutif. Kan, ini belum selesai,” lanjutnya.
Kendati demikian, Dody bilang, seluruh proyek yang bakal dikerjakan tahun depan sedang dalam tahap pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tapi, kan, saya sudah ngomong semua anggaran sedang di bintang menunggu review dari BPKP,” beber Dody.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, tantangan terbesar melanjutkan pembangunan IKN adalah soal anggaran.
Karenanya, Pemerintah berupaya menarik investor lokal maupun asing untuk mengongkosi megaproyek IKN.
“Anggaran kita harus bagi-bagi ke sektor lain,” kata AHY.
AHY berharap, Kadin ambil bagian dalam pembangunan ini. Selain sebagai mitra strategis Pemerintah, asosiasi pengusaha itu diharapkan dapat menghubungkan sektor swasta.
Baik pengusaha besar maupun UMKM untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN.
Lebih lanjut, AHY menekankan, komitmen Presiden Prabowo melanjutkan pembangunan Nusantara. Utamanya pada penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
“Banyak yang bertanya, apakah IKN akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN,” tegasnya.
Adapun penyelesaian pembangunan KIPP di IKN meliputi kantor kementerian, DPR/MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. “Jadi IKN itu lebih pada central for government, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu,” terang dia.
AHY juga menyebut pihaknya akan bekerjasama dengan Otorita IKN (OIKN) untuk membereskan perencanaan pembangunanpusat pemerintahan.
Anggota Komisi V DPR, Sujatmiko menghargai, keputusan Pemerintah yang masih melakukan review terhadap pembangunan gedung Parlemen. Sebab, menurut dia, membangun ibu kota baru sama saja membangun peradaban baru.
“Jika perihal pindah, kami (DPR) masih menunggu sarana dan prasarananya selasai,” jelas Miko kepada Rakyat Merdeka, Jumat (6/12/2024).
Sekadar informasi, dalam Peraturan Presiden Nomor 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, DPR menjadi lembaga negara yang ditargetkan pindah ke IKN dalam tahap pertama, meski pelaksanaannya akan berlangsung secara berangsur-angsur.
Dalam Pasal 3 ayat 1 huruf f Perpres 63/2022 itu disebutkan, penahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN terdiri dari tahap I tahun 2022-2024, tahap II tahun 2025-2029, tahap III tahun 2030-2034, tahap IV tahun 2035-2039, dan tahap V tahun 2040-2045.
