INSIDE POLITIK– Penjabat (Pj.) Gubernur Lampung, Samsudin, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/2/2025). Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Samsudin menyambut baik kehadiran delegasi Komisi II DPR RI, yang dinilainya sebagai kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
“Pilkada di Lampung berlangsung aman dan tertib. Semua tahapan berjalan sesuai prosedur berkat kerja sama yang solid antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat,” ujar Samsudin.
Ia juga menekankan bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban selama pemilu menjadi indikator meningkatnya kedewasaan demokrasi di Lampung.
Sorotan Evaluasi: Logistik Pemilu dan Partisipasi Pemilih
Meski secara umum berjalan lancar, Pj. Gubernur Samsudin menyoroti beberapa tantangan yang masih perlu diperbaiki. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah distribusi logistik pemilu, terutama di wilayah terpencil.
“Distribusi logistik harus lebih optimal agar tidak terjadi keterlambatan atau kekurangan surat suara di TPS,” tegasnya.
Selain itu, tingkat partisipasi pemilih juga menjadi catatan dalam evaluasi ini. Jika pada Pemilu 14 Februari 2024 partisipasi mencapai 80,64 persen, pada Pilkada Serentak 27 November 2024 justru mengalami penurunan. Pilkada Gubernur hanya mencatatkan angka 65,44 persen, sementara rata-rata Pilkada Bupati dan Wali Kota sebesar 68,54 persen.
Padahal, target partisipasi pemilih yang ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024 adalah 79,5 persen.
Komisi II DPR RI: Pilkada 2024 Berjalan Baik, Perlu Penyempurnaan
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menilai bahwa Pilkada Serentak 2024 di Lampung telah berjalan dengan baik. Namun, tetap ada sejumlah aspek yang perlu disempurnakan untuk pemilu mendatang.
“Evaluasi ini dilakukan agar ke depan sistem pemilu semakin baik dan lebih responsif terhadap tantangan yang ada,” ungkapnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperbaiki sistem pemilu di masa depan serta memperkuat demokrasi di Indonesia.***
