InsidePolitik–Muktamar Bali akan memutuskan bergabung atau tidaknya PKB di koalisi pemerintahan.
Muktamar ke-6 PKB yang akan berlangsung selama dua hari mulai dari 24 sampai 25 Agustus 2024 itu memang memasukan agenda pembahasan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai salah satu agenda penting.
Hal ini yang disampaikan oleh Ketua Steering Committee (SC) Muktamar PKB, Faisol Riza yang menyebut pembahasan terkait keputusan akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto atau tidak.
“Antara lain itu memutuskan kita ada di dalam pemerintahan bergabung dengan pemerintahan yang ada atau tidak,” kata Ketua Steering Committee (SC) Muktamar PKB, Faisol Riza.
Menurutnya, suara dari seluruh DPW PKB menginginkan agar bergabung ke pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Dalam acara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo juga akan diundang.
“Secara umum suara dari seluruh cabang maupun DPW sampai sekarang itu menginginkan hampir semua mengatakan meminta supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang,” ucap Riza.
Riza pun memastikan, Muktamar ke-6 DPP PKB juga akan memutuskan memilih kembali Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai ketua umum.
“Mengenai permintaan kepada bapak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali, memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemerintahan yang akan datang dan di kepengurusan DPP yang akan datang,” paparnya.
Sebelumnya, Ketum PKB Cak Imin juga sudah melakukan pertemuan secara khusus dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
Tak dijelaskan isi dari pertemuan tersebut, namun disinyalir Prabowo menawarkan Cak Imin bergabung di koalisi pemerintahan.
Wacana bergabungnya PKB di pemerintahan ini juga disebut bakal berpengaruh terhadap keputusan PKB di Pilgub DKI.
Jika PKB bergabung di pemerintahan, maka kemungkinan besar PKB bakal melepaskan dukungan untuk Anies di DKI.
