InsidePolitik–PDIP mengusulkan agar menghentikan sementara distribusi bansos selama pilkada.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus dalam rapat kerja di DPR bersama dengan sejumlah penjabat kepala daerah dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal (setara),” kata Deddy.
Dia ingin pelaksanaan Pilkada 2024 adil bagi semua pihak. Deddy mengatakan jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan.
“Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita,” tuturnya.
Wakil Mendagri Bima Arya yang hadir dalam rapat menyatakan memahami usulan itu, yaitu agar bansos disalahgunakan untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.
Ia pun menegaskan Kemendagri akan menindaklanjuti usulan itu dan membahasnya di internal.
“Esensinya, substansinya kami setuju. Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari pilkada serentak sendiri,” kata Bima Arya.
Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada 27 November 2024. Ada 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada pada tahun ini.
