INSIDE POLITIK- Partai Golkar Pringsewu menjadi partai politik pertama yang menerima kegiatan sosialisasi dan koordinasi terkait pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Pringsewu, Kamis (13/8/2026).
Langkah KPU tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua DPD Partai Golkar Pringsewu, Ririn Kuswantari.
Dalam kegiatan tersebut, jajaran KPU Pringsewu yang hadir di antaranya Ketua KPU Dewi Yuliasari, serta anggota KPU Sulaiman, Eko Winarno, dan Aqmal Fanani NK. Turut hadir staf KPU Untung Alindra.
Ririn Kuswantari mengatakan, sesuai instruksi DPP Partai Golkar, Sekretariat DPD Partai Golkar Pringsewu tidak lagi hanya menjadi kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Menurutnya, sekretariat partai juga diarahkan menjadi rumah aspirasi bagi masyarakat, tanpa memandang latar belakang maupun wilayah.
“Sekretariat Partai Golkar adalah rumah bersama dan juga menjadi ruang publik agar rumah Golkar ini memiliki manfaat yang lebih luas,” jelas Ririn.
Ia menambahkan, Rumah Golkar juga akan menjadi rumah perjuangan bagi kader untuk membangun soliditas serta memperkuat kebersamaan antaranggota partai.
Ririn mengapresiasi langkah KPU Pringsewu yang mulai melakukan sosialisasi dan koordinasi secara langsung kepada partai politik.
“Saya juga mengapresiasi dan menyambut baik dari jajaran KPU Pringsewu atas inisiatifnya untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada partai politik dan ini adalah yang pertama kali digelar di Partai Golkar,” katanya.
Menurut Ririn, Partai Golkar membutuhkan informasi dan pengetahuan terbaru terkait kepemiluan. Karena itu, kader didorong untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan regulasi maupun kebijakan pemilu.
Ia berharap peningkatan pemahaman tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kader, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Pringsewu.
Sementara itu, Ketua KPU Pringsewu Dewi Yuliasari mengatakan, KPU terus melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang dilaksanakan setiap tiga bulan.
Dewi menyebut Partai Golkar menjadi partai politik pertama yang menyambut program sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan KPU.
Menurutnya, partai politik memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat.
“Saya berharap Golkar tidak hanya memberikan pendidikan pemilih saat berkepentingan, tetapi bisa terus dilakukan sepanjang waktu, baik ada pemilu atau tidak,” ungkapnya.
Dewi juga berharap seluruh partai politik dapat terus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam politik diharapkan tidak sekadar memenuhi angka, tetapi benar-benar menempatkan perempuan sebagai subjek dalam proses politik.
Anggota KPU Pringsewu yang membidangi pemilu, Sulaiman, mengatakan pihaknya masih terus melakukan pembahasan internal mengenai pelaksanaan pemilu daerah dan nasional, termasuk apakah akan digelar secara serentak atau terpisah.
KPU juga masih membahas berbagai hal terkait pergantian antarwaktu (PAW), mengingat KPU memiliki keterlibatan dalam proses tersebut.
Sulaiman menjelaskan, kegiatan sosialisasi dan koordinasi akan dilakukan kepada seluruh partai politik di Pringsewu, baik partai yang memiliki anggota di DPRD maupun yang tidak memiliki keterwakilan.
Menurutnya, tahapan Pemilu 2029 diperkirakan sudah mulai berjalan pada 2027, baik pada pertengahan maupun akhir tahun. Salah satu agenda yang perlu dipersiapkan adalah pemutakhiran data dan daftar partai politik.
“Minimal pemutakhiran dan daftar partai politik,” ungkapnya.
Sulaiman menyebut salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah keterlambatan partai politik dalam melakukan pemutakhiran data. Padahal, pemutakhiran partai politik setidaknya dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada Juli dan Desember.
“Sering kali partai lambat melakukan pemutakhiran parpol, padahal struktur sudah berubah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keterwakilan perempuan sebesar 30 persen yang menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan dalam proses politik.
Sementara terkait PAW, Sulaiman menjelaskan bahwa pada prinsipnya KPU bersifat pasif. Namun, KPU tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan proses tersebut, termasuk menelusuri hingga tingkat DPP dan alasan dilakukannya PAW.
Kegiatan sosialisasi dan koordinasi ini menjadi bagian dari upaya KPU Pringsewu membangun komunikasi dengan seluruh partai politik sebagai persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029.***(Wid)
