INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung terus tancap gas memperkuat sektor pertanian menghadapi ancaman musim kemarau panjang dan fenomena El Nino 2026.
Lewat berbagai program strategis, Pemprov Lampung fokus mempercepat pembangunan infrastruktur air dan memperkuat sistem pengairan demi menjaga posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
Menurut Elvira, Pemprov Lampung kini terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian RI agar produksi pangan daerah tetap stabil bahkan meningkat.
Berbagai program yang dijalankan meliputi penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, pengendalian hama tanaman, hingga pengawalan harga gabah dan jagung.
Hasilnya, sektor pertanian Lampung mencatat pertumbuhan produksi pangan lebih dari 16 persen pada tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya.
Meski begitu, Elvira mengakui tantangan terbesar saat ini masih berada pada sistem pengelolaan air.
“Di musim hujan kita rawan banjir karena embung penampung masih kurang. Tapi saat kemarau, lahan pertanian justru rawan kekeringan, apalagi kalau El Nino terjadi,” jelasnya.
Karena itu, Pemprov Lampung bersama Kementerian Pertanian mulai mempercepat pembangunan infrastruktur pengairan pada tahun 2026.
Program tersebut meliputi pembangunan lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan di seluruh kabupaten/kota, pembangunan irigasi perpipaan, konservasi air, hingga rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
Langkah ini diharapkan bisa menjaga produktivitas pertanian, meningkatkan indeks tanam, dan mengurangi risiko gagal panen saat musim kemarau panjang.
Selain itu, pemerintah pusat juga membuka peluang percepatan rehabilitasi jaringan irigasi melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dan Jaringan Irigasi.
Melalui kebijakan tersebut, perbaikan irigasi primer, sekunder, hingga pintu air di berbagai daerah bisa dipercepat.
Namun di lapangan, masih ada kendala teknis yang dihadapi pemerintah daerah, terutama dalam proses pengajuan program infrastruktur melalui aplikasi SIPURI.
Menurut Elvira, banyak penyuluh pertanian dan aparatur daerah belum memiliki kemampuan teknis menyusun dokumen seperti DED dan RAB sehingga proses administrasi sering berjalan lambat.
Karena itu, Pemprov Lampung berharap ada pelatihan khusus dari Kementerian PU dan BBWS agar kapasitas teknis para penyuluh semakin kuat.
Selain fokus pada infrastruktur, Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi antara pemerintah daerah dan para penyuluh pertanian di lapangan.
“Sinergi yang kuat antara dinas dan penyuluh jadi kunci utama agar program pertanian dan pengelolaan air berjalan sukses,” tutup Elvira.***
