INSIDE POLITIK- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti rapat penilaian kinerja kepala daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/4/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari agenda evaluasi sekaligus apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran.
Dalam paparannya, Marindo mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dari sisi demografi. Sebanyak 69,24 persen penduduk berada pada usia produktif (15–64 tahun), yang menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal, Upah Minimum Provinsi yang relatif rendah, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas terbatas.
Data tahun 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Lampung sebesar 4,21 persen. Pengangguran masih didominasi lulusan SMA dan SMK, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.
Selain itu, sektor informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan dengan proporsi mencapai 64,72 persen, sehingga diperlukan upaya serius untuk memperluas lapangan kerja formal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan strategi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan vokasi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, serta standardisasi produk guna meningkatkan daya saing pelaku usaha.
Di sisi lain, akses informasi pasar kerja diperkuat melalui aplikasi SiGajah, serta program pemberdayaan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah juga melakukan sosialisasi pembatasan pengiriman pekerja migran perempuan non-skill sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja.
Berbagai program tersebut didukung dengan fasilitasi bantuan permodalan guna mendorong penciptaan lapangan kerja baru di masyarakat.
Marindo menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka pengangguran tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Sebagai inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan program “Desaku Maju” yang berfokus pada pembangunan berbasis desa untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ekonomi lokal.
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis penurunan tingkat pengangguran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
