INSIDE POLITIK- Menjelang Ramadhan 1447 Hijriah, aparatur sipil negara di Bandar Lampung mengeluhkan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang belum dibayarkan selama dua bulan. Kondisi ini memicu sorotan publik terhadap tata kelola anggaran di bawah kepemimpinan Eva Dwiana serta kesiapan fiskal pemerintah kota menghadapi kebutuhan pegawai di momen keagamaan.
Keluhan ASN Menguat di Tengah Persiapan Ramadhan
Sejumlah ASN menyampaikan bahwa nominal Tukin yang tertunda bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan. Penundaan ini dirasakan semakin berat karena terjadi hanya beberapa hari sebelum Ramadhan 1447 H.
“Jumlahnya beragam. Ada yang sekitar Rp500 ribu per bulan, ada juga yang mencapai jutaan,” ujar seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin malam (16/2/2026).
Keluhan tersebut memperlihatkan tekanan langsung pada daya beli pegawai dan keluarganya menjelang bulan suci, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang prioritas belanja pegawai dalam struktur APBD.
Dugaan Hambatan Administratif dan Transfer Dana
Informasi dari sumber internal menyebutkan keterlambatan Tukin berkaitan dengan belum definitifnya pimpinan di unit pengelola keuangan daerah. Dampaknya, sebagian dana transfer dari pemerintah pusat disebut tersendat, sehingga memengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban pegawai.
Sumber internal menyampaikan bahwa hambatan administratif di BKAD Bandar Lampung diduga berdampak pada penyaluran Dana Alokasi Umum yang berimbas pada pembayaran Tukin selama dua bulan terakhir.
“Tolong diselidiki karena dampaknya pencairan Tukin ASN dan tenaga kontrak tidak bisa dibayarkan,” tulis sumber tersebut dalam keterangan yang dirahasiakan redaksi.
Indikasi Tata Kelola Anggaran Disorot
Awalnya laporan internal tersebut menimbulkan keraguan. Namun setelah keluhan ASN bermunculan dengan pola yang sama, perhatian publik terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung semakin menguat.
Penundaan Tukin di masa menjelang Ramadhan dinilai sensitif karena menyangkut kesejahteraan pegawai sekaligus kredibilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks kebijakan publik, pembayaran belanja pegawai termasuk komponen yang harus dijaga kesinambungannya.
Permintaan Keterbukaan Informasi Publik
Untuk memperoleh kejelasan, redaksi telah mengajukan permohonan informasi publik kepada pejabat terkait guna menelusuri mekanisme penyaluran Tukin dan status administrasi pengelolaan keuangan daerah. Hingga naskah ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan.
Publik kini menunggu penjelasan pemerintah kota mengenai penyebab keterlambatan, langkah korektif yang ditempuh, serta kepastian jadwal pembayaran Tukin ASN sebelum Ramadhan.
Dampak Sosial dan Harapan ASN
Selain aspek administratif, keterlambatan Tukin juga menimbulkan dampak sosial bagi pegawai dan keluarganya. ASN berharap ada kepastian pembayaran dalam waktu dekat agar kebutuhan pokok selama Ramadhan dapat terpenuhi.
Sejumlah pihak mendorong transparansi kebijakan fiskal serta komunikasi publik yang terbuka guna memulihkan kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran daerah.***
