INSIDE POLITIK- Di tengah polemik penyelenggaraan SMA Swasta Siger yang masih menunggu hasil verifikasi faktual (verfal) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Ketua Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) Kota Bandar Lampung, Suprihatin, menyampaikan sikap berbeda. Ia menegaskan bahwa di luar kontroversi yang ada, FKSS justru berharap dibukakan ruang dialog langsung dengan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana demi membicarakan solusi pendidikan gratis yang adil dan berkelanjutan.
Bagi FKSS, isu SMA Swasta Siger tidak boleh menutup substansi utama persoalan pendidikan di Bandar Lampung, yakni upaya menekan angka putus sekolah dan memastikan akses pendidikan yang setara bagi warga pra sejahtera.
FKSS Ingin Terlibat Program Pendidikan Gratis Secara Menyeluruh
Suprihatin menegaskan bahwa sekolah swasta sejak awal memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah daerah, yakni mengentaskan angka putus sekolah. Namun hingga kini, FKSS belum pernah dilibatkan secara langsung dalam perumusan kebijakan pendidikan gratis di tingkat SMA.
“Saya mewakili teman-teman sekolah swasta, terus terang senang kalau dilibatkan dalam program mengentaskan angka putus sekolah di Bandar Lampung. Karena itu memang tujuan pendidikan. Tapi sejauh ini kami belum menemukan jalan untuk bisa berbicara langsung dengan Wali Kota,” ujar Suprihatin, Sabtu, 31 Januari 2026.
Ia menilai komunikasi langsung antara Pemkot dan pengelola sekolah swasta menjadi kunci agar kebijakan pendidikan tidak menimbulkan kecemburuan, ketimpangan, atau kesan pilih kasih.
SMA Swasta Siger Jadi Momentum Evaluasi Komunikasi
Menurut Suprihatin, keberadaan SMA Swasta Siger semestinya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh sekolah swasta, bukan hanya satu yayasan tertentu.
“Kalau kita dengar, SMA Siger itu sekolah swasta. Artinya posisinya sama seperti kami. Kami akan senang jika bisa bekerja sama, berjalan seiring untuk menghapus catatan putus sekolah di Bandar Lampung. Kalau ada pihak yang bisa mempertemukan FKSS dengan Wali Kota, alhamdulilah kami sambut dengan gembira,” katanya.
Ia menekankan bahwa FKSS tidak dalam posisi menolak program pendidikan gratis, tetapi ingin memastikan kebijakan tersebut berjalan adil, transparan, dan tidak merugikan sekolah swasta lain yang selama ini bertahan secara mandiri.
Soal Dana Hibah dan Pemerataan Pendidikan
Terkait polemik dana hibah untuk SMA Swasta Siger, Suprihatin mengungkapkan bahwa kegelisahan serupa juga dirasakan oleh banyak kepala sekolah dan pengelola yayasan swasta lainnya di Bandar Lampung.
“Terus terang, saat ini selain SPP, kami hanya terbantu dari dana BOS pusat. BOSDA sudah tidak kami terima lagi. Dengan adanya SMA Swasta Siger, kami berharap wali kota juga memikirkan pemerataan pendidikan, supaya semangat menekan angka putus sekolah itu berdampak positif bagi semua sekolah swasta,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan pendidikan idealnya tidak terfokus pada satu institusi, melainkan membangun ekosistem pendidikan yang sehat dan setara bagi seluruh penyelenggara pendidikan.
Menunggu Verfal, FKSS Pegang Komitmen Disdikbud Lampung
Di tengah penantian hasil verfak SMA Swasta Siger oleh Disdikbud Provinsi Lampung, FKSS menyatakan tetap menghormati proses dan kewenangan pemerintah provinsi. Suprihatin mengaku percaya pada komitmen Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico, terhadap keberlangsungan SMA dan SMK swasta.
“Saya lupa tepatnya kapan, tapi Pak Kadis sudah pernah menyampaikan komitmennya terhadap SMA swasta. Kita pegang itu. Disdikbud juga tahu bagaimana selama ini SMA dan SMK swasta menjaga kemandirian walau tertatih, demi profesionalitas dan menjaga marwah pendidikan,” katanya.
FKSS berharap hasil verifikasi faktual nantinya tidak hanya menyelesaikan polemik SMA Swasta Siger, tetapi juga menjadi pijakan memperbaiki tata kelola pendidikan menengah di Bandar Lampung secara menyeluruh.***
