INSIDE POLITIK — Ribuan mahasiswa, masyarakat sipil, hingga pengemudi ojek online tumpah ruah di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung pada Senin (01/09/2025). Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini menjadi sorotan luas, bukan semata karena jumlah peserta yang memadati jalan, melainkan karena jalannya demonstrasi yang damai, tertib, serta tanpa insiden besar maupun kerusakan fasilitas umum.
Sejak pagi, gelombang massa datang dari berbagai titik. Ruas Jalan Wolter Monginsidi dan Jalan Dr. Warsito berubah menjadi lautan manusia yang membawa poster, bendera, dan pengeras suara. Berbagai tuntutan digaungkan, mulai dari isu pendidikan, reforma agraria, penegakan hukum, hingga keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Meski beragam, semua suara bertemu dalam satu tujuan: menegaskan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi dalam bingkai demokrasi.
Di balik kondusifnya aksi ini, ada peran besar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung yang menjaga koordinasi erat. Aparat keamanan dari TNI dan Polri bersinergi dengan DPRD dan pemerintah daerah. Bahkan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung, duduk di jalan aspal bersama massa, untuk membuka ruang dialog terbuka. Kehadiran gubernur di tengah kerumunan menjadi simbol kuat bahwa pemerintah mendengar dan merangkul suara warganya.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menegaskan apresiasinya. “Berkat kerja sama semua pihak, penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, dan damai. Situasi seperti ini harus terus kita jaga,” ujarnya. Sikap ini mencerminkan perubahan pendekatan aparat: persuasif dan humanis lebih efektif daripada represif.
Dalam forum terbuka itu, beberapa perwakilan mahasiswa diberi kesempatan berbicara langsung. Mereka menyoroti banyak hal krusial: pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi, tuntutan reformasi kepolisian, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai merugikan rakyat. Kasus hukum yang menimpa Affan Kurniawan juga mendapat sorotan tajam, menuntut keadilan segera ditegakkan.
Isu agraria menjadi salah satu fokus besar. Massa menekankan pentingnya distribusi lahan yang lebih adil bagi petani Lampung. Mereka menegaskan, tanah yang subur harus menjadi hak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pertanian, bukan hanya dikuasai korporasi besar. Tuntutan ini menggaungkan semangat reforma agraria sejati yang telah lama diperjuangkan rakyat kecil.
Selain itu, penolakan terhadap RKUHAP juga terdengar jelas dari barisan demonstran. Mereka menilai beberapa pasal dalam rancangan tersebut dapat melemahkan demokrasi dan membatasi kebebasan sipil. Bagi generasi muda, isu ini penting karena menyangkut masa depan iklim demokrasi yang lebih sehat dan terbuka.
Keberadaan mahasiswa dan masyarakat dalam aksi ini menjadi bukti bahwa generasi muda Lampung tidak apatis terhadap keadaan. Mereka menunjukkan bahwa turun ke jalan bukan sekadar perlawanan, tetapi juga bentuk cinta terhadap tanah kelahiran. Aspirasi yang mereka suarakan adalah cermin kepedulian mendalam pada masa depan daerah dan bangsa.
Kondisi ini kontras dengan unjuk rasa di beberapa daerah lain di Indonesia yang sering diwarnai bentrokan dan kericuhan. Lampung tampil berbeda. Aksi damai ini membuktikan bahwa demokrasi bisa dijalankan dengan sejuk, aspirasi bisa tersampaikan tanpa mengorbankan ketertiban, dan rakyat bisa berhadapan dengan pemerintah tanpa harus saling mencederai.
Menjelang sore, aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap. Setelah aspirasi diterima oleh perwakilan Forkopimda, massa perlahan membubarkan diri dengan tertib. Tak lama kemudian, hujan deras mengguyur Bandarlampung, seakan menjadi simbol kesejukan dan penutup yang penuh makna bagi sebuah peristiwa demokrasi yang monumental.
Aksi ini menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa Lampung bisa menjadi teladan nasional dalam menjaga ruang demokrasi. Selama pemerintah membuka ruang dialog, aparat menempatkan diri sebagai pengayom, dan masyarakat menyuarakan aspirasi dengan damai, maka demokrasi Indonesia akan semakin kokoh. Lampung hari itu membuktikan: demokrasi bukanlah ajang konflik, melainkan ruang untuk menyatukan suara rakyat demi masa depan yang lebih adil dan bermartabat.***
