INSIDE POLITIK— Pemerintah Provinsi Lampung bersama Universitas Lampung (Unila) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi, di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat Unila, Senin (21/7/2025).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Rektor Unila Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, sebagai bagian dari upaya strategis membentuk Lampung sebagai laboratorium pembangunan berbasis sains dan teknologi.
“Kalau kita solid dan konsisten, Lampung bisa menjadi model pembangunan daerah modern berbasis ilmu pengetahuan,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur juga menyoroti berbagai tantangan pembangunan di Lampung, seperti angka kemiskinan 10,67 persen, IPM ke-26 nasional, dan pendapatan per kapita yang masih rendah. Menurutnya, kolaborasi dengan akademisi penting untuk menciptakan kebijakan berbasis data, riset, dan inovasi.
Kesepakatan ini akan mencakup berbagai sektor seperti:
- Pengembangan pertanian dan kawasan perdesaan berbasis teknologi
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan
- Penguatan layanan kesehatan
- Reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan
- Pengembangan ekonomi dan investasi
- Riset dan inovasi berbasis lokal
Rektor Unila Prof. Lusmeilia Afriani menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam mendukung agenda pembangunan daerah. MoU ini, kata dia, akan ditindaklanjuti secara teknis melalui unit kerja, fakultas, hingga lembaga riset.
“Unila harus berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, 128 program studi di Unila, dengan lebih dari 40% sudah terakreditasi internasional dan unggul, menjadi modal kuat dalam menyokong pembangunan. Nilai investasi riset dan pengabdian masyarakat Unila bahkan telah mencapai Rp25 miliar per tahun dengan fokus utama pada isu-isu lokal di Provinsi Lampung.
Dalam sesi wawancara, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pemerintah akan melibatkan Unila dalam penguatan komunitas dan koperasi desa, penerapan teknologi tepat guna, hilirisasi hasil pertanian, hingga pendidikan vokasi dan pelatihan SDM.
“Nilai tambah dari pembangunan harus dinikmati langsung masyarakat desa, bukan hanya lewat investasi besar, tapi lewat inovasi kecil yang berdampak luas,” pungkasnya.***
